Dalam menata negara, presiden perlu menteri-menteri untuk mengurus beberapa kerjaan sesuai bidang yang dibutuhkan. Karena Indonesia memiliki banyak hutan, perlu menteri perhutanan. Karena Indonesia memiliki laut yang cukup luas, perlulah menteri kelautan, dan karena banyak ikan yang perlu diurus, ditambahlah perikanan, hingga menjadi "Menteri Kelautan dan Perikanan!" Dan banyak lagi menteri yang dibentuk untuk urusan yang serupa demikian. Hanya ada sesuatu yang luput. Sejauh ini belum ada menteri kemiskinan. Menteri kekayaan juga tidak ada. Karena urusan itu kadang diambil menteri keuangan. Padahal Indonesia memiliki banyak rakyat miskin dan rakyat kaya. Seharusnya ada menteri yang mengurusi mereka. Seperti karena banyak orang yang beragama, maka terbentuklah Kementrian Agama.
Soal kemiskinan, jangan-jangan, menteri kemiskinan terlalu menakutkan bagi pejabat, hingga disamarkan dalam sebutan menteri sosial. Menteri sosial pun yang diurus hanya soal kejadian yang ambigu, penuh topeng, dan hubungan yang tidak harmonis tapi sebetulnya harmonis. Terlalu spekulatif. Tapi, kemiskinan adalah sesuatu yang riil dan mencekik banyak orang. Tahulah bahwa, kemiskinan adalah dalang utama kerusakan moral sosial, politik, kehutanan dan seterusnya. Penting untuk dibuatkan Kementerian Kemiskinan, agar kementerian lain terkurangi bebannya. Sebab selama ini lembaga yang program kerjanya menyasar kemiskinan hanya menjadi proyek. Pun bagi-bagi sembako ke warga miskin tidak membawa dampak apa-apa, kecuali sebagai dokumentasi pelaporan untuk penghabisan anggaran. Lalu, kenapa demikian? Karena oh karena, kemiskinan masuk ke berbagai wilayah, mulai darat, udara hingga laut. Dia merusak berbagai hal. Kejahatan sering terjadi karena si miskin itu. Pun korupsi, penyelewengan, pembabatan hutan, dan banyak daftar negatif lainnya itu dilakukan oleh orang-orang miskin. Maka, sekiranya perlu sangat untuk mengadakan lembaga yang mengurus kemiskinan tersebut. Entah nanti diberi nama menteri kemiskinan atau menteri pemberantas kemiskinan, tak ada soal. Asal hal yang diurus murni dan fokus pada soal kemiskinan. Apakah menterinya nanti adalah orang yang betul-betul miskin agar lebih mendalami perannya atau tidak, itu urusan presiden yang mengangkatnya.
Landasan perlunya menteri kemiskinan agar fokus pada persoalan pengentasan kemiskinan, dan ini bisa masuk ke nomenklatur sesuai UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2): bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu Pasal 28 H: Menjamin setiap orang untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Dan yang paling penting, secara gamblang di Pasal 34 ayat (1) berbunyi, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Memang ada beberapa undang-undang yang menyertakan soal kemiskinan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta masih ada regulasi-regulasi lain, kebijakan, program-program dari beberapa kementerian seperti Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Lalu, apakah memungkinkan untuk membentuk suatu lembaga seperti Kementerian Kemiskinan ini? Tentu mungkin sekali, agar fokus pada pengentasan kemiskinan, pelatihan keterampilan akses layanan kesehatan, pendidikan pembangunan ekonomi, dll.
Melalui kementerian ini, nanti bisa berkoordinasi dalam program kemiskinan dengan kementerian lain yang bertujuan atau beririsan soal mengurangi kemiskinan. Atau, atau ini, ya, sebagai lembaga pemantauan dan evaluasi seberapa evektif program yang dilaksanakan.
Namun demikian, apakah akan ada yang berani bertindak sebagai orang yang paham soal kemiskinan?
Labels:
2023,
Tentang Negeri
Terima kasih telah membaca Presiden 2024 Perlu Menteri Kemiskinan. Kalau Anda suka, bagikan!
0 Comment for "Presiden 2024 Perlu Menteri Kemiskinan"